1-555-645-324 Monday - Sunday 10:00 - 22:00 AS

Undang Undang Ketenagakerjaan 2019

Undang Undang Ketenagakerjaan 2019

Undang Undang Ketenagakerjaan 2019 РBersama kita ketahui, Salah satu pasal undang-undang yang berkaitan erat tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yaitu UU nomor 7 tahun 1981 yang mewajibkan terhadap setiap seorang pengusaha ataupun para pengurus agar langsung melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan suatu perusahaan kepada seorang menteri.

Menurut pasal 1 huruf (b) Undang Undang nomor 7 tahun 1981 yang dimaksud sebagai pengusaha adalah orang yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri, orang yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan orang yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas tersebut.

Ketentuan Wajib Lapor Undang Undang Ketenagakerjaan 2019

Dibawah ini adalah dua pasal Undang-Undang yang terkait ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan yang bisa Anda dapatkan informasinya dibawah ini.

  • Pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1981

Seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu Undang undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang mewajibkan setiap seorang pengusaha ataupun para pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, atau membubarkan suatu perusahaan.

Menurut pasal 1 huruf (b) seperti yang telah disebutkan diatas yang dimaksud sebagai pengusaha adalah.

  1. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
  2. Orang atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
  3. Orang atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas.

Sedangkan yang dimaksud sebagai seorang pengurus ialah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.

  • Pasal 6 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981

Dalam pasal tersebut mengatur bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Dan berdasarkan pasal 2 peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang cara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan.

Pengusaha atau pngurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan adapun laporan tersebut haruslah memuat keterangan sebagai berikut.

  1. Identitas perusahaan
  2. Hubungan ketenagakerjaan
  3. Perlindungan tenagakerja
  4. Kesempatan kerja.

Selanjutnya adalah pasal yang berikutnya untuk pelaporan secara tertulis untuk seorang pengusaha atau pengurus.

  • Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981

Pasal tersebut mewajibkan pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis pemindahan, penghentian, pembubaran perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sebelum dilakukannya pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan.

Pelaporan mengenai pemindahan atau pembubaran perusahaan diatas perlu memuat keterangan dibawah ini.

  1. Nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan.
  2. Nama dan alamat pengusaha
  3. Nama dan alamat pengurus perusahaan
  4. Tangal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan
  5. Kewajiban yang telah dilaksanakan terhadap setiap buruh harus sesuai undang undang yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan setempat
  6. Jumlah buruh yang akan diberhentikan.

Nah, sekarang Anda bisa mengetahui mengenai undang-undang mengenai wajib lapor ketenagakerjaan, tentunya Anda bisa dapatkan informasinya diatas agar Anda bisa lebih mendalami undang-undang apa saja yang terdapat didalam peraturan ketenagakerjaan tersebut.

Pengusaha atau pengurus dapat diancam pidana kurungan selama tiga bulan atau denda sebesar satu juta rupiah yang tertinggi, apabila tidak memenuhi kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan diatas yang telah kami sampaikan, tentunya Anda perlu menjadi seorang yang taat akan peraturan pemerintah dalam melakukan sebuah ketenagakerjaan agar Anda tidak terkena denda dan tidak terkena pidana kurungan selama tiga bulan atau terkena denda satu juta rupiah.

Leave a Reply

Close Menu